PANIPAHAN-suararokannewss.com- “Diminta para ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) dikecamatan pasir limau kapas kabupaten rokan hilir, dalam mengelola anggaran
Rehabilitas Mangrove program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR secara transparan, guna membangun kepercayaan, mencegah penyalahgunaan dana, dan memastikan anggaran digunakan untuk kesejahteraan anggota dan pembangunan hutan yang berkelanjutan. Ungkap Ahmad Alimin Ketua Komunitas Aktivis Muda Indonesia (Kami)
Agar tidak terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam program rehabilitas mangrove, para ketua KTH harus membangun sistem Monitoring, Reporting, dan Verifikasi (MRV) agar masyarakat bisa tahu efektivitas kegiatan dalam pengunaan dana dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. terang Alimin
Rehabilitasi mangrove sering dikeluhkan tidak transparan, karena minimnya sistem pemantauan (MRV) yang kredibel, pelaporan yang lemah, serta kurangnya transparansi publik terkait anggaran dan keberhasilan penanaman, yang menyebabkan banyak program gagal, terkesan sia-sia, ungkap Camat Pelika Yahya Khan saat diminta tanggapannya.
Camat menyarankan, Pelaksanaan rehabilitas Mangrove hendaklah dilakukan sesuai pada tempat atau lokasi yang akan ditanam, pemilihan jenis bibit yang baik, terutama pada pemeliharaan pasca-penanaman, agar dana miliaran rupiah dikucurkan oleh bank dunia tidak terkesan sia-sia. Tutup camat
Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) tahun 2025 merupakan program inisiatif strategis nasional dari Mentri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang bertujuan mengembalikan fungsi ekosistem mangrove untuk mencegah abrasi pantai, mengurangi intrusi air laut, dan menyediakan habitat bagi biota laut.
Penulis : Pimpret Suararokannewss
