Riau-(suararokannewss.com) “Langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang menggetarkan Kursi para Kepala Desa. Pemangkasan Dana Desa (DD) untuk dialihkan ke Koperasi Merah Putih Dan Terbitnya Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 81 kini jadi topik panas nasional dan reaksi para kades pun makin menunjukkan tanda tanya Besar.
Reaksi Netizen tentang Isu aksi damai pada kepala desa Keistana Negara RI Senin 08/12 banyak yang berkomentar :
“Kepala desa kehilangan ladang korupsi.”
“Pantes marah, sumber pemasukan ilegal ditutup.”
“Kalau bersih, kenapa panik”
Dikabupaten Rokan Hilir (Rohil) Aparat Penegak Hukum (APH) telah menguncang 4 kepenghuluan yang terjerat korupsi secara terang-terangan dilakukan oknum aparat desa. Salah satunya kepenghuluan bagan Jawa, yang mana Mantan kepala desa tidak mau mengembalikan kerugian negara sekitar Rp 300 juta.
Coretan hitam kepala desa yang membuat Menkeu Purbaya mengambil Kebijakan Mengeringkan Ladang Korupsi para kades.
Dan kini, saat Dana Desa mulai “mandek”, para kades justru bersiap demo besar-besaran ke Jakarta.
Pertanyaannya sederhana:
Kalau dana itu digunakan dengan benar, kenapa harus panik?
Kalau tak ada korupsi, kenapa sampai mau turun ke jalan?
Dana desa untuk rakyat bukan untuk kelompok tertentu.
Publik hari ini sudah cerdas.
Era gelap pengelolaan dana desa tidak bisa lagi disembunyikan.
Siapa pun yang bermain kotor harus diseret ke meja hukum tanpa pandang jabatan. (Satria Oyon)
